Peta Perekonomian Indonesia

Keadaan Geografis Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik, terletak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki lebih kurang 17.000 buah pulau dengan luas daratan 1.922.570 km2 dan luas perairan 3.257.483 km2.
Posisi Indonesia terdiri atas letak astronomis dan letak geografis yang berbeda pengertian dan pandangannya.
1. Letak Astronomis
Letak astronomis suatu negara adalah posisi letak yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia Terletak di antara 6oLU – 11oLS dan 95oBT – 141oBT
2. Letak geografis
Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian.
Keadaan geografis Indonesia dapat menjadi suatu kekuatan dan kesempatan bagi perkembangan perekonomian kita, dan sebaliknya dapat menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian kita.
Banyaknya pulau di Indonesia akan menjadi kekuatan dan kesempatan, jika pulau-pulau yang sebagian besar merupakan kepulauan yang subur dan kaya akan hasil-hasil bumi dan tambang, dapat diolah dangan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat banyak. Dengan kemampuan menggali dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada Indonesia akan banyak memiliki pilihan produk yang dapat dikembangnya sebagai komoditi perdagangan, baik untuk pasar lokal maupun untuk pasar internasional. Dan dengan keindahan dan keanekaragaman budaya kepulauan tersebut dapat menjadi sumber penerimaan negara andalan melalui industri pariwisata.
Namun kenyataan itu juga dapat menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian Indonesia, jika sumber daya yang ada di setiap pulau hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Demikian pula juga jika masih banyak pihak luar yang secara ilegal mengambil kekayaan alam Indonesia di berbagai kepulauan, yang secara geografis memang sulit untuk dilakukan pengawasan seperti biasa. Dengan demikian dituntut koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengamankan kepulauan Indonesia tersebut dan pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkannya. Di pihak lain, banyak dan luasnya pulau menuntut suatu bentuk perencanaan dan strategi pembangunan yang cocok dengan keadaan geografis Indonesia tersebut. Strategi berwawasan ruang yang diterapkan pemerintah tampaknya sudah cukup tepat untuk mengatasi
masalah ini.
Indonesia mempunyai iklim tropic basah yang dipengaruhi oleh angin monsoon barat dan monsun timur. Iklim yang dimiliki ini menyebabkan Indonesia hanya mengenal dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dengan kondisi iklim yang demikian itu menyebabkan beberapa produk hasil bumi dan industri menjadi sangat spesifik sifatnya. Dengan demikian diperlukan usaha untuk memanfaatkan keunikan produk Indonesia tersebut untuk memenangkan persaingan di pasar lokal maupun dunia.
Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan tambang dan seperti telah sejarah buktikan, salah satu jenis tambang kita, yakni minyak bumi pernah menjadikan negara Indonesia memperoleh dana pembangunan yang sangat besar, sehingga pada saat itu target pertumbuhan ekonomi kita berani ditetapkan sebesar 7,5 % ( masa Repelita II ). Meskipun saat ini minyak bumi tidak lagi menjadi primadona dan andalan komoditi ekspor Indonesia, namun Indonesia masih banyak memiliki hasil tambang yang dapat menggantikan peran minyak bumi sebagai salah satu sumber devisa negara. Selain minyak bumi Indonesia juga memiliki hasil tambang lain seperti biji besi, timah, tembaga, batu bara, gas bumi dan lain-lain.
Wilayah Indonesia yang menempati posisi sangat strategis yaitu terletak diantara dua benua dan dua samudra dengan segala perkembangannya. Sejak sebelum kemerdekaan-pun Indonesia telah menjadi tempat singgah dan transaksi antar kedua benua dan benua-benua lainnya. Dengan letak yang sangat strategis tersebut kita harus dapat memanfaatkannya sehingga lalu lintas ekonomi yang terjadi membawa dampak positif bagi kebaikan perekonomian Indonesia. Hal yang perlu dilakukan tentunya mempersiapkan segala sesuatu, seperti sarana telekomunikasi, perdagangan, pelabuhan laut, udara, serta infrastruktur lainnya.
B. Mata Pencaharian 
Dari keseluruhan wilayah yang dimiliki Indonesia, dapat ditarik beberapa hal diantaranya bahwa :
• Pertama, mata pencaharian penduduk Indonesia sebagian besar masih berada di sektor pertanian ( agraris ), yang tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan sejenisnya.
• Kedua, kontribusi sektor pertanian terhadap GDP ( Gross Domestic Product ) secara absolut masih dominan, namun jika dibanding dengan sektor-sektor di luar pertanian menampakkan adanya penurunan dalam presentase.
• Hal yang perlu diwaspadai dalam sektor pertanian ini adalah, bahwa komoditi yang dihasilkan dari sektor ini relatif tidak memiliki nilai tambah yang tinggi, sehingga tidak dapat bersaing dengan-dengan komoditi yang dihasilkan sektor lain ( industri misalnya ), sehingga sebagian masyarakat Indonesia yang memang bermata pencaharian di sektor pertanian (desa) semakin tertinggal dari rekannya yang bekerja dan memiliki akses di sektor industri ( kota ). Jika ini tidak segera ditindak lanjuti, maka akan menjadi benarlah teori ketergantungan, bahwa spread effect ( kekuatan menyebar ) akan selalu lebih kecil dari back-wash effect ( mengalirnya sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya ).
Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi diantaranya adalah :
• memperbaiki kehidupan penduduk/petani dengan pola pembinaan dan pembangunan sarana dan prasaranya bidang pertanian
• meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian, jika dimungkinkan tidak hanya untuk pasar lokal saja
• mencoba mengembangkan kegiatan agribisnis
• menunjang kegiatan transmigrasi
C. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yaitu penduduk dalam konteks pembangunan ekonomi memiliki peran ganda. Peran ganda penduduk dalam konteks pembangunan ekonomi adalah sebagai produsen dan juga sebagai permintaan. Sejalan dengan peran ganda tersebut, penduduk dapat menjadi faktor pendorong dan juga penghambat pembangunan ekonomi.
Karakteristik sumber daya manusia atau kependudukan Indonesia sebagai negara yang masih berkembang ditandai oleh empat hal utama, yaitu:
a. laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi
b. distribusi penduduk /penyebaran penduduk yang tidak merata
c. struktur umur penduduk yang kurang menguntungkan (komposisi penduduk, angkatan kerja)
d. kualitas penduduk yang relatif rendah (sistem pendidikan, kesehatan)
Keempat hal utama di atas merupakan masalah yang dihadapi oleh sumber daya manusia di Indonesia dan berpengaruh pada perekonomian Indonesia.
D. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
Lembaga swadaya masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga sebagai Organisasi non pemerintah (ONP).
Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun Negara. Maka secara garis besar organisasi non pemerintah dapat di lihat dengan ciri sebagai berikut :
• Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara
• Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba)
• Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang di lakukan koperasi ataupun organisasi profesi.
Berdasarkan Undang-undang No.16 tahun 2001 tentang yayasan, maka secara umum organisasi non pemerintah di indonesia berbentuk yayasan.
Jenis dan kategori LSM
Secara garis besar dari sekian banyak organisasi non pemerintah yang ada dapat di kategorikan sebagai berikut:
• Organisasi donor, adalah organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan ornop lain.
• Organisasi mitra pemerintah, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatanya.
• Organisasi profesional, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti ornop pendidikan, ornop bantuan hukum, ornop jurnalisme, ornop kesehatan, ornop pengembangan ekonomi dll.
• Organisasi oposisi, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Ornop ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah
Sebuah laporan PBB tahun 1995 mengenai pemerintahan global memperkirakan ada sekitar 29.000 ONP internasional. Jumlah di tingkat nasional jauh lebih tinggi: Amerika Serikat memiliki kira-kira 2 juta ONP, kebanyakan dibentuk dalam 30 tahun terakhir. Russia memiliki 65.000 ONP. Lusinan dibentuk per harinya. Di Kenya, sekitar 240 NGO dibentuk setiap tahunnya.
Investasi
Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan berarti juga produksi) dari capital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Contoh termasuk membangun rel kereta api, atau suatu pabrik, pembukaan lahan, atau seseorang sekolah di universitas. Untuk lebih jelasnya, investasi juga adalah suatu komponen dari PDB dengan rumus PDB = C + I + G + (X-M). Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential (seperti pabrik, mesin, dll) dan investasi residential (rumah baru). Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga, dilihat dengan kaitannya I= (Y,i). Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk mendapatkan bunga.

Pengaruh Letak Dan Posisi Geologis Bagi Indonesia

Beberapa pengaruh letak geologis ini bagi Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. Indonesia dilalui rangkain gunung api aktif.

2. Di Indonesia banyak terjadi gempa bumi tektonik.

3. Indonesia memiliki bahan mineral tambang yang melimpah.

Pengaruh Posisi dan Letak Geografis Terhadap Perubahan Musim Di Indonesia

a. Pengaruh Gerak Semu Matahari

Bumi bergerak mengelilingi matahari disebut revolusi. Pada saat berevolusi, Bumi juga berputar pada porosnya. Kondisi ini mengakibatkan matahari seolah bergerak bolak-balik di sekitar garis balik balik utara (23030’ LU) dan garis balik selatan (23030’ LS). Fenomena inilah yang kemudian disebut gerak semu matahari. Gerakakan ini membuat adanya perbedaan panas matahari yang diterima permukaan Bumi. Tempat-tempat yang berada pada lintang tinggi lebih sedikit menerima panas matahari daripada tempat-tempat yang bearada pada lintang tinggi lebih sedikit menerima panas matahari daripada tempat-tempat pada lintang rendah.

Berdasarkan perbedaan inilah terjadi klasifikasi iklim matahari menurut Supan dan Rubner. Posisi lintang Indonesia berada pada lintang 11015’ LS – 6008’ LU. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Span dan Rubner, Indonesia mempunyai iklim tropika yang mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan hujan.

b. Pengaruh Tiupan Angin

Di wilayah Indonesia bertiup beberapa jenis angin. Ada yang bersifat lokal, ada pula yang bersifat regional atau dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Angin tersebut diantaranya angin muson barat dan angin muson timur. Angin ini tidak hanya bertiup di Indonesia tetapi juga bertiup di beberapa wilayah yang dilintasi gerak semu matahari. Berikut Angin yang bertiup di Indonesia :

1.Angin Musim (Muson) Barat (Desember – April)

Pada musim Barat pusat tekanan udara tinggi berekembang diatas benua Asia dan pusat tekanan udara rendah terjadi diatas benua Australia sehingga angin berhembus dari barat laut menuju Tenggara. Di Pulau Jawa angin ini dikenal sebagai Angin Muson Barat Laut. Musim Barat umumnya membawa curah hujan yang tinggi di Pulau Jawa. Angin muson barat berhembus pada bulan Oktober – April, matahari berada di belahan bumi selatan, mengakibatkan belahan bumi selatan khususnya Australia lebih banyak memperoleh pemanasan matahari daripada benua Asia. Akibatnya di Australia bertemperatur tinggi dan tekanan udara rendah (minimum). Sebaliknya di Asia yang mulai ditinggalkan matahari temperaturnya rendah dan tekanan udaranya tinggi (maksimum).

Oleh karena itu terjadilah pergerakan angin dari benua Asia ke benua Australia sebagai angin muson barat.Angin ini melewati Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta Laut Cina Selatan. Karena melewati lautan tentunya banyak membawa uap air dan setelah sampai di kepulauan Indonesia turunlah

hujan. Setiap bulan November, Desember, dan Januari Indonesia bagian barat sedang mengalami musim hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi.

2. Angin Musim (Muson) Timur (April – Oktober)

Pada musim Timur pusat tekanan udara rendah yang terjadi diatas Benua Asia dan pusat tekanan udara tinggi diatas Benua Australia menyebabkan angin behembu dari Tenggara menuju Barat Laut. Di Pulau Jawa bertiup Angin Muson Tenggara. Selama musim Timur, Pulau Jawa biasanya mengalami kekeringan. Angin muson timur berhembus setiap bulan April – Oktober, ketika matahari mulai bergeser ke belahan bumi utara. Di belahan bumi utara khususnya benua Asia temperaturnya tinggi dan tekanan udara rendah (minimum). Sebaliknya di benua Australia yang telah ditinggalkan matahari, temperaturnya rendah dan tekanan udara tinggi (maksimum). Terjadilah pergerakan angin dari benua Australia ke benua Asia melalui Indonesia sebagai angin muson timur. Angin ini tidak banyak menurunkan hujan, karena hanya melewati laut kecil dan jalur sempit seperti Laut Timor, Laut Arafuru, dan bagian selatan Irian Jaya, serta Kepulauan Nusa Tenggara.

Oleh sebab itu, di Indonesia sering menyebutnya sebagai musim kemarau.Di antara kedua musim, yaitu musim penghujan dan kemarau terdapat musim lain yang disebut Musim Pancaroba (Peralihan). Peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau disebut musim kemareng, sedangkan peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan disebut musim labuh. Adapun ciri-ciri musim pancaroba (peralihan), yaitu antara lain udara terasa panas, arah angin tidak teratur, sering terjadi hujan secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat dan lebat.

3. Angin Musim Peralihan (Maret – Mei dan September – November)

Periode Maret – Mei dikenal seagai musim Peralihan I atau Muson pancaroba awal tahun, sedangkan periode Septemer – November disebt musim peralihan II atau musim pancaroba akhir tahun. Pada musim-musim Peralihan, matahari bergerak melintasi khatulistiwa, sehingga angin menjadi lemah dan arahnya tidak menentu.

4.Angin Lokal

Angin ini bertiup setiap hari, seperti angin darat, angin laut, angin lembah dan angin gunung.Angin lokal dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Angin Darat dan Angin Laut

Angin ini terjadi di daerah pantai yang diakibatkan adanya perbedaan sifat daratan dan lautan. Pada malam hari daratan lebih dingin daripada lautan sehingga di daratan merupakan daerah maksimum yang menyebabkan terjadinya angin darat. Sebaliknya, pada siang hari terjadi angin laut. Perhatikan gambar di bawah ini. Kedua angin ini banyak dimanfaatkan oleh para nelayan tradisional untuk menangkap ikan di laut. Pada malam hari saat bertiupnya angin darat, para nelayan pergi menangkap ikan di laut. Sebaliknya pada siang hari saat bertiupnya angin laut, para nelayan pulang dari penangkapannya.

2. Angin Lembah dan Angin Gunung

Pada siang hari puncak gunung lebih cepat menerima panas daripada lembah yang dalam keadaan tertutup. Puncak gunung tekanan udaranya minimum dan lembah tekanan udaranya maksimum. Karena keadaan ini maka udara bergerak dari lembah menyusur lereng menuju ke puncak gunung. Angin dari lembah ini disebut angin lembah. Pada malam hari puncak gunung lebih cepat mengeluarkan panas daripada lembah. Akibatnya di puncak gunung bertekanan lebih tinggi (maksimum) dibandingkan dengan di lembah (minimum) sehingga angin bertiup dari puncak gunung menuruni lereng menuju ke lembah. Angin dari puncak gunung ini disebut angin gunung.

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktivadengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.

Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Investasi diartikan sebagai penanaman uang atau di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memproleh keuntungan. Pada dasarnya investasi adalah membeli suatu aset yang diharapkan di masa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi.

Investasi juga dapat dikatakan sebagai suatu penundaan konsumsi saat ini untuk konsumsi masa depan. Harapan pada keuntungan di masa datang merupakan kompensasi atas waktu dan risiko yang terkait dengan suatu investasi yang dilakukan.

    Seseorang tentunya harus memikirkan masa depan dimana pada saat kebutuhan hidup terus meningkat, kebutuhan yang dimaksud dapat berupa pendidikan, sarana transportasi, kesehatan, tempat tinggal, kebutuhan untuk rekreasi, ibadah, hingga kebutuhan untuk masa tidak produktif. Dengan berlatar belakang hal tersebut maka seseorang menyisihkan sebagian dari pendapatannya di masa produktif dan meng-investasikannya untuk masa dimana sudah kurang produktif. 
Ada banyak pilihan dalam berinvestasi, diantaranya yaitumembuka deposito, menabung, membeli tanah dan bangunan, obligasi, membeli emas, saham, dan lain-lain. 

Secara umum bentuk aset yang di Investasikan terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1.    Riil Investment
Yaitu menginvestasikan sejumlah dan tertentu pada aset berwujud, seperti halnya tanah, emas, bangunan, emas, dan lain-lain.
2.    Financial Investment
Yaitu menginvestasikan sejumlah dana tertentu pada aset finansial, seperti halnya deposito, saham, obligasi, dan lain-lain. Dalam hal ini surat berharga yang diperdagangkan atau yang sering disebut dengan efek adalah berupa saham.

Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal,definisi dari bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantaranya. Di Indonesia, perdagangan saham dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Tidak semua perusahaan dapat langsung mengeluarkan suatu efek (saham), oleh sebab itu perusahaan yang ingin menerbitkan efek harus memenuhi kriteria ataupun peraturan-peraturan yang ada sebelum menerbitkan suatu efek.

Tugas 2

TEORI STRATEGI PEMBANGUNAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestic bruto suatu Negara atau daerah dalam jangka panjang. Kenaikan PDB tersebut lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Singkatnya, pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu Negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan dalam jangka panjang.
Di dalam pembangunan ekonomi, kenaikan pendapatan masyarakat diikuti pula oleh perubahan dalam struktur social dan sikap masyarakat. Selain kenaikan pendapatan, tujuan pembangunan ekonomi perbaikan lembaga pemerintah, perbaikan sikap, dan usaha memperkecil jurang pemisah antara sikaya dan simiskin.
Menurut Profesor Dudley Seers, suatu perkembangan ekonomi dikatakan berhasil apabila pendapatan per kapita masyarakat meningkat (kemiskinan berkurang), tingkat pengganguran berkurang, dan kesenjangan social mengecil.

Teori-teori Pembangunan
Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita memahami secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri. Dalam Economic Development in THe Third, Todaro, (2000) mengatakan: Kartasamita (1996) mengatakan pembangunan adalah usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.A Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka. Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.
Menurut Tjokrowinoto (1997), batasan pembangunan yang nampaknya bebas dari kaitan tata nilai tersebut dalam realitasnya menimbulkan interpretasi-interpretasi yang seringkali secara diametrik bertentangan satu sama lain jehingga mudah menimbulkan kesan bahwa realitas pembangunan pada hakikatnya merupakan self project reality. Sumber perbedaan pendapat ini pun bermacam-macam, mulai dari perbedaan dalam perspektif epistemologik-ontologik pada tingkat filsafat, sampai pada perbedaan penilaian atas definisi pembangunan sebagaimana diwujudkan pembangunan itu sendiri dalam konteks empirik.

RENCANA STRATEGIS PEMBANGUN INDNESIA

I.                   DI BIDANG KESEHATAN

MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TERUTAMA IBU DAN

ANAK DENGAN MELIBATKAN PERANAN PEMERINTAH DAERAH DAN

MASYARAKAT

PEMBERDAYAAN TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS

DENGAN JUMLAH DAN PERSEBARAN TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS YANG

MAKIN MENINGKAT DAN MENINGKATKAN EFEKTIFITAS MEREKA, BERUPA

PEMBERDAYAAN PERAN DAN FUNGSI MEREKA TERUTAMA DALAM HAL -HAL

SEBAGAI BERIKUT:

PERHATIAN PADA TENAGA KESEHATAN UNTUK IBU, ANAK DAN REMAJA

UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU, ANAK DAN REMAJA

PENINGKATAN MUTU BIDAN MANDIRI DAN TENAGA PARAMEDIS TERLATIH

MELANJUTKAN UPAYA MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL DAN

MELAHIRKAN (AKI) Dengan:

MELANJUTKAN GERAKAN IBU SEHAT SE JAHTERA YANG TELAH

DILUNCURKAN TAHUN 1995.

MELANJUTKAN GERAKAN SAYANG IBU YANG JUGA TELAH

DILAKSANAKAN SECARA LINTAS SEKTOR.

MELANJUTAN UPAYA "SAFEMOTHERHOOD  INITIATIVE" YANG

BERSPEKTRUM LUAS DAN MENARIK PARTISIPASI KALANGAN

NASIONAL DAN INTERNASIONAL.

GERAKAN IBU SEHAT DAN SEJAHTERA       

II.                PENDIDIKAN, PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN DENGAN:

PENGEMBANGAN MODEL SEKOLAH UNGGULAN TERUTAMA UNTUK MELAYANI

ANAK-ANAK TERLANTAR DAN KURANG BERUNTUNG  (COMMUNITY COLLEGE)

MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS BAGI ANAK PEREMPUAN

MEMPERSIAPKAN ANAK PEREMPUAN UNTUK MAMPU MENENTUKAN PILIHAN

SECARA PROFESIONAL DAN DEMOKRATIS

HANYA 39% ANAK USIA SMA YG SEKOLAH

PENGHARGAAN KEPADA ANAK SMA KELAS III PEREMPUAN UNTUK

MERANGSANG WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DAN SEKOLAH LEBIH TINGGI

MEMOTONG RANTAI KEMISKINAN PELATIHAN USAHA MIKRO

LATIHAN KETRAMPILAN Dl SEKOLAH AKAN MERUPAKAN AWAL DARI

KETERAMPILAN NYATA DILAPANGAN DIKEMUDIAN HARI

MENERAPKAN SECARA DINI DISEKOLAH ANTARA TEORI DAN PRAKTEK

LAPANGAN DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB

PENGEMBANGAN KOPERASI DI SEKITAR SEKOLAH

MEMBANTU USAHA KOPERASI DI DESA SEKITAR SEKOLAH ATAU SEKITAR

RUMAH SISWA

IKUT PROMOSI PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI, HASIL SETEMPAT DAN

DAERAH LAIN

UNTUK ITU DIPERLUKAN DUKUNGAN SEKOLAH DAN ORANG TUA BANTUAN BELAJAR UNTUK ANAK PEREMPUAN

AGAR SEKOLAH LEBIH TINGGI,

UNTUK MEMPERBAIKI KESETARAAN GENDER

DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN.

PROGRAM KHUSUS UNTUK GENERASI MUDA

DENGAN MEMBERI PERHATIAN KHUSUS UNTUK ANAK KELUARGA

KURANG MAMPU (UNDER-PRIVILEGED)

MEMBERI MUATAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK SISWA DAN

PUTUS SEKOLAH. (Misalnya NAPZA, HIV/AIDS)

PROGRAM UNTUK GENERASI MUDA DAPAT DILAKSA NAKAN MELALUI

BERBAGAI SALURAN DAN PROGRAM TERKAITPENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

DILAKSANAKAN DI PERGURUAN TINGGI

MELALUI PENINGKATAN ILMU PENGEMBANGAN SDM

MENGEMBANGKAN MODEL SEKOLAH UNGGULAN YANG MENGUTAMAKAN

SEGMEN MASYARAKAT KURANG BERUNTUNG

III. MEMBANGUN KEMANDIRIAN EKONOMI KELUARGA

BERTUJUAN UNTUK MEMPERBAIKI EKONOMI KELUARGA MELALUI ORIENTASI

PASAR SETEMPAT

KHUSUSNYA MEMBANGUN JEJARING ANTAR PARA IBU Dl PEDESAAN

MENGGUNAKAN POLA GOTONG ROYONG DALAM MEMBANGUN EKONOMI

KELUARGA DALAM KELOMPOK

MEMBERIKAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN ALOKASI SUMBER DANA. ANTARA

LAIN, DENGAN CARA MENARIK/MEMBUKA PELUANG INVESTASI PENGUSAHA DI

PERKOTAAN DAN PEDESAANIV. MENINGKATKAN MUTU LINGKUNGAN HIDUP DAN SARANA PRASARANA

YANG MEMADAI, DENGAN MEMPERHATIKAN :

MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK BERPERILAKU

MEN JAGA DAN MELESTARIKAN SUMBER DAYA ALAM

MENGADAKAN PENGAWASAN YANG  INTENSIP DAN PENEGAKAN HUKUM

TERHADAP PERUSAK LINGKUNGAN

MENINGKATKAN KESADARAN PARA PERENCANA DAN PENGAMBIL

KEPUTUSAN UNTUK MEMPERHATIKAN TATA RUANG BAGI PEMBANGUNAN

MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT P E NTIN G NYA

MEMBANGUN RUMAH DAN FASILITAS UMUM YANG SEHAT

HAL-HAL YANG MEMACU KEBERHASILAN

I. MENGEMBANGKAN PARTISIPASI DI MASYARAKAT DENGAN:

MELALUI PENINGKATAN KEGIATAN ORGANISASI WANITA SETEMPAT

(COMMUNITY-BASED ORGANIZATION dan PRIVATE VOLUNTARY ORGANIZATION)

MENGEMBANGKAN KEPEMIMPINAN YANG UNIK UNTUK DAERAH SETEMPAT

MENGEMBANGKAN PELAYANAN MANDIRI DALAM BERBAGAI SEGI KEHIDUPAN

II. MEMBANGUN JEJARING KERJA

Dengan upaya sentral:

MEMPERKENALKAN PENGALAMAN DAERAH (PEMKAB, PEMKOT dan PEMPROV)

YANG BERHASIL KE DAERAH YANG LAIN DI INDONESIA MEMPERKENALKAN PENGALAMAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

MEMPERKENALKAN PENGALAMAN INDONESIA DI DUNIA INTERNASIONAL

ADVOKASI PEM8ANGUNAN BERWAWASAN PENDUDUK KEPADA HALAYAK LUAS

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDONESIA

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

(Undang Undang No.25/2004)

• Perencanaan adalah suatu proses untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat,

melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan

sumber daya yang tersedia.

• Pembangunan Nasional adalah upaya yang

dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam

rangka mencapai tujuan bernegara.

• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

ta cara perencanaan  adalah satu kesatuan ta

pembangunan untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang,

jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan

oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat

di tingkat Pusat dan Daerah.

TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

• Mendukung koordinasi antarpelaku

pembangunan;

• Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan

sinergi baik antarDaerah, antarruang,

antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun

antara Pusat dan Daerah;

• Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan;

• Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

• Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya

secara efisien, efektif,  berkeadilan, dan

berkelanjutan.RUANG LINGK

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

• Perencanaan Pembangunan Nasional

mencakup penyelenggaraan perencanaan

makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi

semua bidang kehidupan secara terpadu dalam

Wilayah Negara Republik Indonesia.

• Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri

atas perencanaan pembangunan yang disusun

secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan

perencanaan pembangunan oleh Pemerintah

Daerah sesuai dengan kewenangannya.

– Perencanaan Jangka Panjang

– Perencanaan Jangka Menengah

– Perencanaan Tahunan

sumber : www.google.com

Tugas 1

PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIAN
A. Latar Belakang Munculnya Sistem
Bahwa suatu sistem muncul adalah didasari oleh usaha manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Sedangkang kebutuhan manusia sangat beragam dan tak terbatas. Sebagai contoh, kebutuhan manusi akan peningkatkan pengetahuan-muncul sistem pendidikan; kebutuhan manusia akan sandang, pangan atau papan-muncul sistem ekonomi; hubungan dengan orang lain akan terbentuk-sistem pengaturan, sistem sosial; kebutuhan untuk berkelompok dalam masyarakat tertentu-sistem masyarakat; dan kebutuahan akan kesejahteraan masyarakat-muncul sistem politik. Kemudian kebutuhan dari warga negara dalam mengatur-tatanan kehidupan berbangsa dan keputusan-keputusan politik yang diilhami oleh struktur sosial dan culture, akan terbentuk suatu sistem pemerintahan negara.
Untuk itu dalam suatu sistem sosial (mekanisme jaringan-hubungan dalam suatu atau yang dianut masyarakat) akan membentuk suatu sistem pemerintahan dan sistem ekonomi suatu bangsa.
Sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk suatu kegiatan (satu kesatuan yang menyeluruh) yang saling berinteraksi secara teratur-berhubungan satu dengan yang lain dan saling tergantung untuk mencapai tujuan bersama.
B. Sistem Perekonomian Pada Umumnya
Tujuan dari sistem perekonomian merupakan usaha untuk mengatur pertukaran barang dan jasa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena politik ekonomi merupakan bagian politik nasional, maka dalam hal ini kebijakan politik sering didasarkan pada masalah ekonomi, dan kebijakan ekonomi seringkali didasarkan pada masalah politik.
1. Perkembangan sistem politik dan pemikiran ekonomi
Struktur sosial feodal-kekuasaan raja-bangsawan yang absolut-diktaktor, menimbulkan kesengsaraan masyarakat. Dalam masyarakat yang demikian kebebasan berpikir masyarakat terpasung dan tertindas. Timbul pendobrakan terhadap kekuasaan raja yang absolut, ditandai dengan konsep kontrak sosial “social contract” yang salah satu asasnya adalah kesadaran bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam yang mengandung prinsip-prinsip keadalian yang universal, berlaku untuk segala zaman serta semua manusia. Munculah semangat kebebasan, persamaan dan persaudaraan.
Pada gilirannya mempengaruhi perubahan sosial dan cultural masyarakat, ditandai dengan adanya kebebasan berpikir yang berkembang amat pesat dan sangat mempengaruhi gagasan dalam kehidupan politik dan ekonomi.
Bersamaan dengan berkembang konsep negara baru timbul kebutuhan untuk mengatur kehidupan ekonominya.
Pada awalnya muncul Renaissance (1350-1600) dan reformasi (1500-1650), lalu aufklaerung “pencerahan” (1650-1800). Kemudian pada abad ini muncul pemikiran ekonomi merkantilisme “negara makmur-emasnya banyak-keuangan kuat sebagai simbul kekayaan dan kemakmuran” yang memunculkan kolonialisme, dimana negara kuat secara ekonomi apabila negara lain miskin.
1776 muncul faham psyokrat oleh Quesney bersamaan dengan Adam Smith yang menentang gagasan merkantilisme-kolonial dan feodalisme dan yang menentang hambatan-hambatan pemerintah. David home dan David Ricardo dengan faham ekonomi produksi-konsumsi-pertukaran/ perda-gangan yang mendukung semangat “laizzez faire, laizzer passer”-identik dengan kebebasan-kebutuhan, muncul faham dan sistem kapitalisme.
1818-1883, Karl Marx yang menentang ajararn kapitalisme-penindasan rakyat kecil dan buruh. Pandangan Marx terhadap negara bahwa negara itu hanya alat untuk menindas-mengatur kelas lainnya. Perlu adanya revolusi masa-sosialis/komunis untuk pemerataan hak dan kewajiban.
Pemikiran-pemikiran dibidang ekonomi akan mempengarui bentuk-bentuk pemerintahan. Yang kemudian berkembang faham demokrasi.
2. Pembagian sistem ekonomi
Sistem menunjuk kepada suatu kumpulan tujuan, gagasan, kegiatan yang dipersatukan oleh beberapa bentuk saling hubungan dan adanya ketergantungan yang terartur dalam rangka mencapai tujuan bersama.
Sedang sistem perekonomian adalah sistem sosial atau kemasyara-katan dilihat dalam rangka usaha keseluruhan sosial itu untuk mencapai kemakmuran.
Dalam pengertian sistem sosial terkandung unsur :
a. Tujuan bersama dengan segala harapannya, dalam hubungannya dengan perekonomian, jelas tujuan bersama itu dimaksudkan ialah kemakmuran masyarakat.
b. Seperangkat nilai yang melekat pada tujuan bersama tersebut menciptakan pengikat yang mempersatukan anggota masyarakat dalam usaha bersama menurut cara-cara tertentu.
c. Sikap dasar dan pengertian tentang hak dan kewajiban, yang membentuk pola tingkah laku dan tindakan individu maupun kelompok satu dengan yang lain.
d. Otoritas, kepemimpinan, struktur kekuasaan untuk mengarhkan usaha bersama, memilih atau menetapkan alternatif-alternatif bagi alat-alat yang dipergunakan dan mempersatukan seluruh anggota masyarakat untuk bersama-sama mempergunakan alat-alat tersebut.
Kemakmuran masyarakat terutama menyangkut kegiatan yang paling esensial dari kehidupan sistem, yaitu produksi barang dan jasa, dan bagaimana barang dan jasa itu didistribusikan diantara individu dan kelompok dalam masyarakat, dipertukarkan dan dikonsumsi, yang semuanya berkaitan erat dengan konsep pemilikan yang berlaku, kekuasaan pemerintahan negara dll.
Dalam pembentukan suatu sistem, tidak lepas dari pada pengaruh falsafah sosial pada sistem perekonomian. Falsafah sistem sosial disadari atau tidak diturunkan dari pandangan yang spesifik tentang manusia. Falsafah-falsafah itu dikenal dengan individualisme dan sosialisme.
Sistem perekonomian mengenal berbagai bentuk di berbagai negara sepanjang sejarah. Dalam klasifikasi ini tergantung pada cara bagaimana sistem itu membuat keputusan-keputusan dasar produksi, distribusi dan pertukaran serta konsumsi.
Atas dasar klasifikasi tersebut, ditemui bentuk-bentuk suatu sistem yaitu :
a. Sistem ekonomi pasar (kapitalisme)
b. Sistem ekonomi perencanaan (sosialisme-komunis)
c. Sistem ekonomi campuran (dualisme)
3. Sistem Perekonomian di Indonesia
Pidato M. Hatta dalam konferensi ekonomi di Yogyakarta, pada 3 Pebruari 1946 dikatakan bahwa dasar politik perekonomian RI terpancang dalam UUD 1945 dalam bab “kesejahteraan sosial” pasal 33.
a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan
b. Cabang-cabang produksi yang bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Selanjutnya dalam penjelasan pasal 33 ditetapkan sebagai berikut : “Dalam pasal 33 tercantun dasar demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,. Kalau tidak, tanpuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ditangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebag itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pidato M. hata ini menegaskan bahwa dasar perekonomian yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong adalah koperasi.
Sementara itu Soemitro Djojohadikusumo dalam pidatonya di washinton, 22 Pebruari 1949 menegaskan bahwa yang dicita-citakan ialah macam suatu ekonomi campuran : Lapangan-lapangan tertentu akan dinasionalisasi dan dijalankan oleh pemerintah, sedangkan yang lain-lain akan terus terletak dalam lingkungan usaha partikulir. Yang terkhi harus tunduk kepada pemerintah tentang syarat kerja, upah dan politik pegawai.
Namun meski sudah cukup jelas tentang sistem perekonomian Indonesia, dalam perkembangannya sistem perekonomian Indonesia tidak hanya berkisar pada ekonomi campuran, akan tetapi mengarh ke bentuk baru yang disebut Sistem ekonomi Pancasila. Yang kemudian dipertegas dalam GBHN. Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.
a). Demokrasi ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut :
1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
4). Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pda lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.
5). Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
6). Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
7). Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
8). Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
b). Dalam demokrasi ekonomi harus dihindarkan ciri-ciri negatif sebagai berikut :
1). Sistem free fight liberalism, yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
2). Sistem etatisme, dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.
3). Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk yang merugikan masyarakat.
Dalam demokrasi dan ekonomi yang berdasar Pancasila dan UUD 1945, dengan jelas dan tegas menolak individualisme yang sepenuhnya tak sosial, tak pernah menerima sistem kemasyarakatan yang sepenuhnya diabdikan kepada kepentingan individu-individu yang terlepas satu sama lain. Dan dalam alam pandangan Pancasila dan UUD 1945, maka keduanya yaitu individu dan masyarakat, berada dalam keselarasan dan keseimbangan, sebagai bagian dari keselarasan dan keseimbangan yang lebih besar.

Sistem Perekonomian Di Indonesia

Setiap negara menganut sistem perekonomian yang berbeda-beda. Bergantung dari perbedaan budaya dan pandangan politik masing-masing negara. Seperti halnya Indonesia, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia akan berbeda dengan sistem ekonomi yang dianut Malaysia, walaupun kita tahu bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki rumpun yang sama dengan bangsa Indonesia, dan dapat diyakinkan setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda.
Dahulu Indonesia menganut sistem sistem ekonomi yang liberal, yang dimana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Namun karena adanya pengaruh dari pihak komunisme yang disebarkan oleh PKI, maka sistem perekonomian berubah menjadi sistem ekonomi sosialis. Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah menjadi sistem demokrasi ekonomi dan bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan kerakyatan. Sistem ini yang masih berlaku hingga sekarang di Indonesia.

Beberapa sistem ekonomi pada masa Orde Baru hingga sekarang, yakni :

1. Sistem Ekonomi Demokrasi
Sistem ekonomi demokrasi merupakan suatu sistem perekonomian nasional yang perwujudannya berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan namanya, bahwa siapa saja rakyat Indonesia, baik itu kalangan pemerintah, seluruh masyarakat dari berbagai golongan pengusaha hingga masyarakat golongan ekonomi rendah ikut berperan serta dalam pencapaian kemakmuran. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing dan mengarahkan seluruh kegiatan perekonomian. Dengan demikian ada terdapat ada kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat 

2. Sistem Ekonomi Kerakyatan 
Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.

Apa pun sistem perekonomian Indonesia, semuanya bergantung dari pemerintah dan masyarakat yang ada didalamnya. Terlaksananya sistem perekonomian yang bagus dapat menentukan kemakmuran masyarakat, karena semua itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat itu sendiri. Namun tetap diperlukannya peran serta pemerintah dalam mengayomi masyarakat nya.

Memang nyata kalau sekarang ini makin banyak perkembangan tentang pemahaman sistem ekonomi Indonesia. Hal ini menyebabkan terbentuknya suatu pandangan bahwa di Indonesia sekarang ini mengikuti sistem ekonomi kapitalisme barat. Menurut pendapat kelompok kami, seharusnya tidak perlu muncul pandangan bahwa Indonesia kini meninggalkan sistem sosialistik dan berkiblat menjadi sistem kapitalisme barat. Hal ini sangat bertolak belakang dengan ideologi Pancasila dan kerakyatan yang selama ini Negara kita anut. Lebih tepatnya jika Indonesia menganut sistem sosial demokratis yang dirasa lebih mampu mengorganisir kondisi suatu Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini dengan sedikit lebih baik. Kami setuju dengan pendapat mengenai tidak perlunya muncul fenomena kapitalisme vs sosialisme karena masing-masing sistem memiliki keunggulan dan kekurangan. Globalisasi yang sianggap berperangai sebagai kapitalisme, menurut kami memang lah sangat parah. Yang kami lihat justru karena globalisasi yang menjunjung pasar bebasnya membuat jurang kesejangan sosial antara kaum kuat dan kaum lemah semakin besar/lebar. Kami juga setuju atas tujuan kita yang adalah pembangunan nasional, namun juga tidak mengabaikan tanggung jawab global.

Menurut landasan sistem ekonomi Indonesia berdasarkan butir-butir yang berasal dari pasal-pasal UUDS tentang hak milik yang berfungsi sosial dan kebebasan memilih jenis pekerjaan, kami menyatakan ketidak setujuan karena hal ini walaupun hal ini bersifat sosial namun tidak adil rasanya jika pihak-pihak yang tidak bekerja keras atau berperan juga ikut merasakan hasil jerih payah pihak lain yang bekerja keras. Sedangkan menurut Pancasila sila yang ke-5 yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” tidak dapat dijadikan dalih untuk menetapkan hak milik berfungsi sosial. Hal tersebut justru akan menimbulakn makin banyak muncul pihak-pihak yang bermalas-malasan dan tidak berusaha karena merasa hidup mereka ditanggung orang banyak. Namun perlu ditegaskan bahwa bukan berarti kita sebagai warga Negara sebangsa setanah air tidak diperbolehkan untuk saling tolong dan bergotong royong, asal disesuaikan saja dan tidak sampai terjadi yang namanya “aji mumpung”.

Sementara saran-saran yang kira-kira mungkin dapat membantu perekonomian Indonesia adalah:

1. Membekukan sementara waktu perdagangan berjangka komoditas Nasional di bursa untuk menghindari kenaikan harga pangan seperti India.

2. Memproduksi lebih banyak bahan bakar gas & minyak dalam negeri baik dengan atau tanpa bantuan asing

3. Nasionalisasi perusahaan Asing produksi minyak dan gas bukanlah pilihan terbaik mengingat beberapa kondisi.

4. Perbanyak mengundang investor asing untuk membantu membangun dalam negeri tentunya dengan peraturan hukum yang menguntungkan kedua belah pihak.

5. Produksi minyak dalam negeri dengan bantuan perusahaan asing dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan nasional dengan harga yang di patok dari dalam negeri untuk sekian barrel setelah itu, sisanya dapat di jual oleh perusahaan asing yang ada di Indonesia sesuai dengan harga pasar internasional.

6. Pemerintah harus mampu memastikan kondisi yang kondusif.

7. Menghapus subsidi BBM untuk menyelamatkan anggaran negara.

8. Mengurangi pengganguran dengan memberlakukan jam kerja yang pendek bagi karyawan yang satu untuk karyawan yang lain untuk pekerjaan yang sama seperti Perancis.

Melihat kondisi perekonomian dunia yang semakin memburuk akibat naiknya harga komoditas di barengi dengan kenaikan harga bahan bakar minyak mentah dunia mengakibatkan rakyat miskin semakin terhimpit. Dalam kesempatan ini, saya mau menyumbang beberapa pendapat yang mungkin dapat di gunakan untuk membantu menyelamatkan krisis yang terjadi di Indonesia. 
Poin-poin itu antara lain:

1. Jangan menaikkan harga bahan bakar industri melainkan menaikkan harga bahan bakar untuk penggunaan konsumsi rumah tangga. Hal ini dapat di gunakan untuk mengurangi biaya produksi industri sehingga pada ujung-ujungnya walaupun terjadi kenaikan harga tidak akan terlalu tinggi mengingat harga komoditas juga ikut meroket sekarang.

2. Penggunaan konsumsi untuk rumah tangga di sosialisasikan untuk di alihkan lebih banyak menggunakan kendaraan umum. Dengan satu kondisi bahwa penerapan harga untuk kendaraan umum tidak mengalami kenaikan harga. Dan sementara itu pemerintah harus berani menjamin keselamatan pengguna kendaraan umum.

3. Untuk mencegah adanya oknum yang menyalurkan bahan bakar industri(di subsidi) kepada pengguna rumah tangga(non subsidi), di perlukannya pengawasan yang ketat.

4. Mungkin ini juga salah satu saran, untuk sementara ini bahan-bahan komoditas pangan jangan di ekspor terlebih dahulu melainkan memastikan kebutuhan dalam negeri di cukupi. Hal ini di sinyalir, bahan-bahan komoditas terutama jagung atau biji jarak itu di gunakan entah untuk memproduksi ataupun uji coba bahan bakar biofuel.

5. Mungkin ada baiknya pemerintah dari seluruh dunia untuk menggalakan penanaman pangan hibrida yang mampu menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang jauh lebih singkat tentunya dengan kualitas yang sesuai.

Perekonomian Indonesia saat ini adalah no.3 baik setelah India, Cina. Ketika berguncangnya perekonomian dunia dan masih terasa sampai saat ini, Indonesia masih dapat bertahan dibandingkan negara-negara Asia lainnya termasuk Jepang.
Terguncang hebat ekonominya Amerika Serikat membuat banyak negara-negara didunia lainnya ikut ter-seok2, termasuk Indonesia, tetapi Indonesia masih jauh lebih baik dari negara-negara lainnya.

PELAKU-PELAKU EKONOMI
A. Pengertian Pelaku Ekonomi
Pelaku ekonomi merupakan pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Secara garis besar, pelaku ekonomi dapat dikelompokkan menjadi lima pelaku, yaitu rumah tangga, perusahaan, koperasi, masyarakat, dan negara. Setiap pelaku ekonomi ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, atau distributor.
B. Pelaku-Pelaku Ekonomi
1. Rumah Tangga Keluarga
Rumah tangga keluarga adalah pelaku ekonomi yang terdiri atas ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Rumah tangga keluarga termasuk kelompok pelaku ekonomi yang cakupan wilayahnya paling kecil. Rumah tangga keluarga adalah pemilik berbagai faktor produksi. Faktor-faktor produksi yang terdapat pada rumah tangga keluarga antara lain tenaga kerja, tenaga usahawan, barang-barang modal, kekayaan alam, dan harta tetap (seperti tanah dan bangunan). Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga keluarga menunjukkan bahwa rumah tangga keluarga mempunyai peran sebagai konsumen. Oleh karena itulah, rumah tangga keluarga disebut sebagai pelaku konsumsi. Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh setiap rumah tangga keluarga berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini.
1) Kebiasaan hidup
2) Jumlah anggota keluarga
3) Status sosial
4) Lingkungan
5) Pendapatan
b . Disimpan/Ditabung
Sisa penghasilan yang digunakan untuk konsumsi dapat disimpan atau ditabung. Kegiatan menabung dilakukan untuk memperoleh dividen (bunga). Di samping itu kegiatan menabung dapat berfungsi sebagai cadangan dalam menghadapi berbagai kemungkinan buruk di masa depan.
2. Perusahaan
Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga perusahaan meliputi kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Perusahaan adalah tempat berlangsungnya proses produksi. Dengan demikian, kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan adalah kegiatan produksi (menghasilkan barang). Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa perusahaan adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai produsen. Berdasarkan lapangan usahanya, perusahaan yang ada dalam perekonomian dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu industri primer, industri sekunder, dan industri tersier.
a.Industri Primer
c. Industri Tersier

3. Pemerintah
Pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Seperti halnya rumah tangga keluarga dan perusahaan, pemerintah juga sebagai pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.
a. Kegiatan Konsumsi Pemerintah
Pemerintah dalam menjalankan tugasnya membutuhkan barang dan jasa. Kegiatan konsumsi pemerintah dapat berupa kegiatan membeli alat-alat tulis kantor, membeli alat-alat kedokteran, membeli peralatan yang menunjang pendidikan, menggunakan tenaga kerja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah, dan sebagainya.
b . Kegiatan Produksi Pemerintah
Pemerintah ikut berperan dalam menghasilkan barang dan atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2), yang berbunyi: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Pelaksanaan peran pemerintah dalam kegiatan produksi diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian. Sebagai pelaksana kegiatan produksi pemerintah mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 


sumber : www.google.com

APBN 2010

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

dan Aggaran secara filosofis adalah uang rakyat, yang diperuntukkan bagi kepentingan rakyat tetapi faktanya dikelola dengan tidak memperhatikan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan bahkan tidak berpihak untuk kepentingan rakyat.

ini adalah salah satu contoh APBN 2010 :

Jamkesmas

Jamkesmas ( akronim dari Jaminan Kesehatan Masyarakat ) adalah sebuah program asuransi kesehatan untuk warga Indonesia.Program ini dijalankan oleh Departemen Kesehatan sejak 2004.

Pada tahun 2009 program ini mendanai biaya kesehatan untuk 76,4 juta penduduk, jumlah ini termasuk sekitar 2,650 juta anak terlantar, penghuni panti jompo, tunawisma dan penduduk yang tidak memiliki kartu tanda penduduk

Data Jamkesmas
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah Penduduk sasaran (juta)		36,14	60	76,4	76,4	76,6	76,
Anggaran ( Rp Triliun )		2,23	2,6	3,526	4,7	3,6	5,1

Pendidikan

ANGGARAN PENDIDIKAN APBN 2010 RP195,6 TRILIUN

JAKARTA--MI: Pemerintah merencanakan anggaran pendidikan dalam APBN 2010 mencapai Rp195,6 triliun.  Pagu indikatif anggaran 2010 tersebut terdiri atas komponen anggaran pendidikan melalui pemerintah pusat Rp82,5 triliun dan transfer ke daerah sebanyak Rp113,1 triliun, kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, di Jakarta, Rabu (24/6). Menurut Mendiknas, dari rencana anggaran pendidikan tersebut sekitar 54 persen lebih atau sekitar Rp113,109 triliun diperuntukkan pendukung program wajib belajar sembilan tahun secara gratis. "Rencana anggaran pendidikan 2010 itu mengalami penyusutan dibanding 2009 sebanyak Rp207,4 triliun," katanya. Dana anggaran melalui transfer daerah, antara lain terbesar dana alokasi umum (DAU) pendidikan untuk membayar gaji guru mencapai Rp93,31 triliun, dana alokasi khusus Rp9,33 triliun, dan dana bagi hasil (DBH) mencapai Rp423,2 miliar. Anggaran tambahan DAU dan dana otonomi khusus pendidikan masing-masing sebesar Rp7,94 triliun dan Rp2,1 triliun. Dana untuk Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mencapai 57,5 triliun dan Departemen Agama Rp22 triliun.

Perpres Rincian APBN 2010

Sebagai pelaksanaan sistem penganggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004, setelah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 ditetapkan, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) Tahun Anggaran 2010. 

Rincian ABPP Tahun 2010 disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara serta telah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah. 

Sebagai wujud transparansi pengelolaan keuangan negara serta untuk memberikan kemudahan informasi bagi masyarakat, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009 tentang Rincian ABPP beserta lampiran I, II, III dan IV-nya, kami sajikan dalam media cakram padat/compact disc (CD) serta dapat diakses melalui website Direktorat Jenderal Anggaran (http://www.anggaran.depkeu.go.id). 

Semoga Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009 dan Lampirannya ini bermanfaat dan dapat menjadi salah satu acuan bagi Kementerian Negara / Lembaga, DPR, DPRD, aparat pemeriksa serta pihak terkait dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya.

  RINGKASAN APBN 2009/2010 (dalam miliar rupiah)

	APBN 2009	RAPBN-P 2009	RAPBN 2010
A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri  1. Penerimaan Perpajakan       a. Pajak dalam negri      b. Pajak perdagangan Internasional 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. Hibah B. Belanja dan Negara I. Belanja Pemerintah Pusat      1.    K/L 2.   Non K/L II. Transfer Ke Daerah  III. Suspen C. Keseimbangan Primer  D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B) E. Pembiayaan (E.I + E.II)      I. Pembiayaan dalam negri     II. Pembiayaan luar negri (neto)	985.725,3 984.786,5 725.843,0 697.347,0 28.496,0 258.943,6 938,8 1.037.067,3 716.376,4 322.317,4 394.059,0 320.691,0 0,0 50.315,8 (51.342,0) 51.342,0 60.790,3 (9.448,2)	872.631,8 871.640,2 652.121,9 632.098,8 20.023,1 219.518,3 991,6 1.005.673,6 696.101,4 316.989,0 379.112,4 309.572,3 0,0 (22.991,0) (133.041,8) 133.041,8 144.820,9 (11.779,1)	911.475,8 910.054,3 729.165,2 702.033,9 27.131,4 180.889,0 1.421,5 1.009.485,7 699.688,1 327.556,9 372.131,2 309.797,6 0,0 17.584,7 (98.009,9) 98.009,9 107.891,4 (9.881,5)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	0,0	0,0	0,0